Polemik fatwa haram BPJS Kesehatan

Fatwa haram BPJS Kesehatan – Sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, karena media nasional mengabarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan BPJS Kesehatan.

Fatwa haram BPJS Kesehatan, apa kata mereka?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris memberikan keterangan tertulis,  “Informasi yang ada di media masih simpang-siur. Karena itu, kami akan lakukan audiensi dengan MUI terlebih dahulu,” Kamis, 30 Juli 2015.

“Secara tekstual, belum ada fatwa haram itu,” kata Fahmi. Yang ada adalah rekomendasi agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk tanpa melihat latar belakangnya dan membentuk aturan, sistem, dan format modus operandi BPJS Kesehatan supaya sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah hal yang berlebihan.

Menurut dia, sistem bunga dalam perbankan tidak haram. “Itu pilihan, mau pilih secara modern atau syariah,” kata Fadli.

Fatwa haram BPJS Kesehatan oleh MUI membuat pemerintah daerah menunggu instruksi Presiden. Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah mengatakan “Kami menunggu instruksi presiden sebagai petunjuk pelaksanaan. Apa pun keputusan pemerintah pusat, kami akan mengikuti.”

Junaidi menilai, keputusan MUI soal BPJS Kesehatan telah  melalui kajian dan memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat fatwa. “Tidak akan sembarangan dalam mengeluarkan fatwa,” ucapnya.

fatwa haram bpjs kesehatan

Dokumen Tempo.co

Alasan MUI mengeluarkan Fatwa Haram BPJS Kesehatan

Menurut berita yang dilansir Tempo.co, Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok, Rabu, 29 Juli 2015 mengatakan “MUI berkesimpulan BPJS saat ini tak sesuai syariah karena diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi mayesir, dan melahirkan riba.”

Keputusan MUI ini lahir dalam ijtima ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal sebulan yang lalu. Menurut Jaih, alasan keluarnya keputusan MUI soal BPJS Kesehatan antara lain “Kedudukan akadnya atau iuran itu apa? Apa bahasa hukumnya? Apakah termasuk hibah?”

Jaih menjelaskan, jika status akad dan iuran BPJS Kesehatan tidak diatur dengan jelas, maka BPJS telah melakukan gharar atau penipuan. “Setelah disetorkan, apakah itu milik negara, BPJS, atau peserta?” kata Jaih.

 

Fatwa Haram BPJS, MUI akan temui Menkes sampai Presiden untuk mendorong BPJS Kesehatan Syariah

MUI juga mengkhawatirkan uang yang dikelola BPJS Kesehatan berpotensi riba. “Ke sektor yang halal tidak? Potensi riba bisa terjadi kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga,” kata Jaih (dikutip dari Tempo.co).

Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok mendorong Pemerintah membahas putusan MUI untuk menjamin sistem sariah di BPJS Kesehatan yang bebas dari penipuan dan riba.

Dikabarkan Tempo.co, Wakil Ketua MUI Ma’ruf Amin meminta pemerintah segera membahas sistem pengelolaan dana BPJS Kesehatan yang dinilai tidak sesuai fikih. Menurutnya MUI akan menemui Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, bahkan sampai Presiden Joko Widodo.

Menurut Ma’ruf, pemerintah seharusnya segera menyiapkan mekanisme penyelenggaraan jaminan kesehatan sesuai prinsip syariah seperti diterapkan pada bank. Dia merasa heran mengapa pemerintah baru memperdebatkan prinsip syariah BPJS, padahal ijtima ulama itu sudah diputuskan sebulan lalu.

Menurut Ma’ruf, hal-hal yang perlu diperjelas dalam pengelolaan BPJS yaitu terkait dengan status akad iuran. Dana itu diposisikan punya siapa, kalau surplus punya siapa, kurang punya siapa, kalau di bank konvensional itu haram.

Setelah berdiskusi dengan pemerintah terkait BPJS Kesehatan, MUI akan mengeluarkan fatwa, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan regulasi baru BPJS Syariah.

(sumber: Tempo.co)

Komentar

comments

One Response

Leave a Reply